Pantau
PantauAktif·Diperbarui 28 Jun 2026 · 160 sumber publik
Aktif·Diperbarui 28 Jun 2026 · 160 sumber publik

Pendapat

Apa kata publik tentang revitalisasi Gedung Sate & Gasibu. Pendapat ahli (akademisi tata ruang, transportasi, cagar budaya, praktisi tersertifikasi) diutamakan, lalu tokoh, aktivis & organisasi. Tanpa foto. Setiap kutipan punya sumber yang bisa diverifikasi.

Catatan editorial

Pendapat di halaman ini diambil dari sumber yang sudah dipublikasi (artikel media, rilis resmi, postingan publik). Distribusi mencerminkan apa yang ditemukan di media publik, bukan survei representatif. Kirim koreksi atau hak jawab →

5

Ahli & akademisi

5

Tokoh & pejabat

5

Aktivis & organisasi

4

Warga & pengguna

Ahli & akademisi · 5 pendapat

Akademisi tata ruang / transportasi / cagar budaya dan praktisi tersertifikasi (IAI, IAP, MTI). Tidak termasuk politisi atau influencer tanpa kredensial.

  • Kritis (4)
  • Netral (0)
  • Mendukung (1)
Sentimen
“Tentu akan ada dampak 'pencet balon', alias macet berpindah ke jalan lain karena tingginya kendaraan yang biasa melintas.”
HA

Harun Al-Rasyid Lubis

Tata Ruang & Transportasi · Guru Besar FTSL ITB

KritisKompas Bandung·28 Apr 2026
“Buat apa rencana tata ruang dibentuk kalau tiba-tiba ada pembangunan seperti ini? Ibarat macan yang kuat di atas kertas, tapi tak berdaya di hadapan egoisme penguasa.”
FA

Frans Ari Prasetyo

Urban Planning · Pengamat Urban ITB

KritisTribun Jabar·29 Apr 2026
“Yang bahaya kalau gubernur tidak dikelilingi akademisi.”
AS

Agus Suharjono Ekomadyo

Arsitektur, Perencanaan & Pengembangan Kebijakan · Dosen SAPPK ITB

KritisTempo·23 Apr 2026
“Yang sebelumnya terpisah oleh kendaraan menjadi satu kesatuan sehingga pergerakan dari Lapangan Gasibu ke Gedung Sate dan sebaliknya menjadi tidak saling mengganggu dengan pergerakan kendaraan bermotor.”
DH

Dian Heri Sofian

Arsitektur Lanskap · Arsitek Lanskap, Mantan Ketua Umum IALI

MendukungKompas Bandung·30 Apr 2026
“Kawasan Gedung Sate adalah kawasan cagar budaya. Untuk menilai apakah akan dilakukan intervensi fisik, prosedurnya adalah menyusun kajian cagar budaya dan rencana intervensinya oleh ahli yang memiliki sertifikat kompetensi ahli pemugaran.”
WS

Woerjantari Soedarsono

Cagar Budaya · Arsitek & dosen ITB

KritisIDN Times Jabar·29 Apr 2026

Tokoh & pejabat · 5 pendapat

Pernyataan publik dari pejabat dengan otoritas formal atas keputusan terkait. Disusun apa adanya, bukan tafsir niat.

“Gedung Sate yang begitu indah ini, hari ini halamannya malah seperti 'halaman hotel'. Saya ingin halamannya luas, terintegrasi, dan benar-benar mencerminkan karakter Gedung Sate itu sendiri.”
DM

Dedi Mulyadi (KDM)

Gubernur Jawa Barat 2024–2029

MendukungTribun Jabar·15 Apr 2026
“Jalan Diponegoro akan dialihkan ke sisi utara Gasibu, tetap terhubung dengan Jalan Sentot Alibasyah dan Jalan Majapahit. Ini sudah berdasarkan hasil andalalin.”
AW

Agung Wahyudi

Kepala Bidang Penataan Ruang DBMPR Jabar

MendukungBisnis Bandung·29 Apr 2026
“Sedangkan dari arah Dago dibelokkan ke arah Cilamaya, belakang Gedung Sate. Sudah dirapatkan bersama Dishub Provinsi, Polda, Polrestabes, dan Bina Marga Provinsi.”
RS

Rasdian Setiadi

Kepala Dishub Kota Bandung

NetralTribun Jabar·29 Apr 2026
“Kita (Pemkot Bandung) juga masih belum clear, kita belum pernah lihat gambarnya.”
MF

Muhammad Farhan

Wali Kota Bandung

KritisKompas Bandung·15 Apr 2026
“Dianggarkan Rp15 miliar, kontrak atas dasar hasil lelangnya Rp12 miliar.”
RH

Rahmat Hidayat Djati

Ketua Komisi I DPRD Jabar (Fraksi PKB)

NetralIDN Times Jabar·22 Apr 2026

Aktivis & organisasi · 5 pendapat

Suara warga terorganisir: organisasi pelestarian, penggerak petisi, kelompok advokasi.

“Kalau misalnya segmen Jalan Diponegoro depan Gedung Sate ditutup, ini lagi-lagi juga akan merusak konsep sumbu barat-timur dari kawasan ini, karena dia menjadi terbelah si sumbunya itu dan dipotong oleh halaman Gedung Sate.”
AB

Aji Bimarsono

Ketua Bandung Heritage Society

KritisKoran Mandala·29 Apr 2026
“Jadi belanja-belanja infrastruktur ini sifatnya tidak berdampak langsung ke peningkatan kemampuan ekonomi warga.”
PW

Pius Widiyatmoko

Peneliti Perkumpulan Inisiatif

KritisBandung Bergerak·24 Apr 2026
“Anggaran tersebut bisa disalurkan untuk kebermanfaatan masyarakat dibanding estetika kota.”
FH

Fariz Hamka

Kepala Bidang Kampanye & Jaringan LBH Bandung

KritisBandung Bergerak·24 Apr 2026
“Saya kira bisa dibaca sebagai bentuk represi.”
JJ

Jejen Jaelani

Peneliti isu urban

KritisBandung Bergerak·24 Apr 2026
“Jangan menutup dan menghilangkan ruas Jalan Diponegoro. Biarkan ruas jalan itu tetap menjadi bagian jalan umum.”
RN

Ricky N. Sas

Inisiator petisi Change.org

KritisPetisi Change.org·Apr 2026

Warga & pengguna kawasan · 4 pendapat

Suara warga terdampak langsung, pengguna ruang publik, warga sekitar, yang bukan pemimpin organisasi atau pejabat. Tier ini paling sulit diliput; mainstream media jarang mengutip warga secara individual dengan nama.

“Sebagai masyarakat yang sering ke Gasibu, aku nggak melihat urgensinya. Dipisah pun, warga tetap nyaman olahraga di Gasibu.”
EF

Eva Fahas

Pengguna Lapangan Gasibu (41 tahun)

KritisJPNN·20 Apr 2026
“Ya semoga bisa jadi lebih baik lagi. Jadi yang main di Gedung Sate mau ke Gasibu nggak repot harus nyebrang jalan.”
R

Raishard

Warga Kiaracondong (20 tahun)

MendukungKompas Bandung·16 Apr 2026
“Kondisinya masih bagus. Saya kira Rp 15 miliar cukup besar. Kalau buat masyarakat ya oke-oke saja. Tapi kalau buat pejabat mungkin harus dikaji lagi.”
A

Ade

Driver ojek online (50 tahun)

NetralKompas Bandung·16 Apr 2026
“Gedung Sate tidak hanya merepresentasikan kekuasaan tetapi juga menjadi simbol bagaimana pembangunan seharusnya memiliki makna yang lebih dalam daripada hanya penampilan.”
PA

Pernando Aigro S.

Mahasiswa Fakultas Hukum Unpar

KritisAyo Bandung (Ayo Netizen)·27 Apr 2026

Suara yang masih kurang terwakili

Pencarian sumber publik per 28 Jun 2026 menemukan sangat sedikit kutipan individual (dengan nama) dari kelompok yang langsung terdampak proyek: PKL Gasibu, pengendara harian, pejalan kaki/pesepeda, warga sekitar. Mainstream media cenderung memberitakan kelompok ini secara kolektif (paraphrased), bukan dengan kutipan langsung.

Suara sosial media

Kami belum memasukkan kutipan dari sosial media (X/Twitter, Instagram, Threads). Alasan: outlet Indonesia yang aggregate cuitan tentang isu publik biasanya menganonimkan handle (mis. @maz***) per konvensi editorial setempat, sehingga kami tidak bisa memverifikasi identitas pemilik akun secara independen. Pantau hanya menampilkan suara by-name agar bisa diverifikasi pembaca.

Punya tautan ke posting publik dari akun real-name (mis. arsitek Bandung yang post di X dengan nama lengkap, jurnalis dengan akun verified, budayawan dengan akun resmi)? Kirim via hak jawab , kami akan verifikasi dan pertimbangkan untuk dimasukkan. Hal yang sama berlaku untuk artikel yang mengutip warga terdampak by name.

Pertanyaan terbuka · 4 pertanyaan

Pertanyaan editorial yang disusun Pantau dari pola kontradiksi yang teramati di matrix + kekosongan informasi di pendapat ahli & dokumen rencana. Bukan kutipan langsung dari pejabat atau jurnalis. Setiap entry punya dasar yang menjelaskan dari mana pertanyaan itu muncul.

  1. 1

    Mana SK final yang berlaku: SK Dishub atau pernyataan KDM?

    Ditujukan ke: Pemprov Jabar & Pemkot Bandung·●Belum dijawab

    Dasar: Linimasa 29 Apr (Dishub umumkan penutupan total via SK MRLL) bertentangan dengan linimasa 30 Apr (KDM via Instagram menyatakan plang ilegal). Matrix row 'Plang penutupan: resmi atau ilegal?' menunjukkan kontradiksi langsung antara Dishub (Resmi) vs KDM (Ilegal).

  2. 2

    Kapan dokumen Andalalin dirilis ke publik?

    Ditujukan ke: DBMPR Jabar·●Belum dijawab

    Dasar: DBMPR Jabar (linimasa 29 Apr) klaim 'sudah berdasar andalalin', tapi dokumen tidak tersedia di kanal resmi. Pendapat Harun Al-Rasyid Lubis & Woerjantari Soedarsono menekankan andalalin/HIA harus jadi prasyarat, bukan klaim retroaktif.

  3. 3

    Apakah ada studi cagar budaya / heritage impact assessment?

    Ditujukan ke: Pemprov Jabar·●Belum dijawab

    Dasar: Pendapat Woerjantari Soedarsono (ITB): 'prosedurnya adalah menyusun kajian cagar budaya... oleh ahli pemugaran tersertifikasi'. Pendapat Aji Bimarsono (Bandung Heritage Society): 'merusak konsep sumbu barat-timur kawasan'. Belum ada dokumen kajian heritage yang dirilis.

  4. 4

    Bagaimana sosialisasi ke PKL & angkot terdampak?

    Ditujukan ke: Pemkot Bandung·●Belum dijawab

    Dasar: Matrix row 'Dampak ke PKL?', semua 5 sumber pejabat menjawab 'Belum dibahas'. Rencana yang_belum_publik mencantumkan 'Daftar PKL terdampak' belum dirilis. Tidak ada catatan publik tentang konsultasi dengan komunitas PKL Gasibu (yang berdagang setiap Minggu) atau angkot rute terdampak.

Kontribusi pendapat

Punya kutipan ahli, sumber, atau pendapat warganet yang relevan tapi belum tercatat di sini? Kirim ke kami.

  • Pendapat ahli: lampirkan link sumber publik (artikel media, paper, rilis resmi). Tanpa link, tidak masuk.
  • Pendapat tokoh: kutipan harus berasal dari pernyataan publik yang dapat diverifikasi.
  • Sentimen: akan disusun ulang oleh editor; usulan label Anda jadi referensi.
Lihat kontak

Pantau

HAK JAWAB·KONTRIBUSI·LOG KOREKSI

Konten dibantu AI berdasarkan riset publik. Cek sumber per klaim. Tentang & metodologi

Build · 2026-06-28

A PANTAU PROJECT

Est. 2026

RingkasanRencanaPendapatKontradiksiSumberTentang